Hukum Pajak (Penerimaan, Kebijakan Perpajakan dan Instrumen Pengamanan Dalam Rangka Perdagangan Bebas)

Hukum Pajak
Penerimaan, Kebijakan Perpajakan dan Instrumen Pengamanan
Dalam Rangka Perdagangan Bebas

Dalam rangka meningkatkan proses pembelajaran mata kuliah Hukum Pajak Penerimaan, Kebijakan Perpajakan dan Instrumen Pengamanan Dalam Rangka Perdagangan Bebas buku ini memberikan gambaran sebagai berikut :

• Pengertian Hukum Pajak dan ruang lingkupnya
• Reformasi Birokrasi dalam menciptakan pemerintah yang baik
• Penerimaan Negara dari Sektor Pajak
• Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak
• Instrumen Pengamanan Dalam Rangka Perdagangan Bebas
• Sistem Electronik Pajak dan Indonesia National Single Window (INSW)
• Transfer Pricing
• Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
• Kebijakan Stimulus Fiskal
• Dan berbagai kasus hukum pajak yang akhir-akhir menjadi sorotan publik.

Buku ini adalah yang keempat mudah-mudahan ada kelima dan seterusnya sehingga terus produktif didalam penulisan, terima kasih untuk istriku yang cantik Dra. Zaharah Ramli, MSi dan kedua anaku Nabella Annisa Putri, Tito Bintang Ibrahim yang telah bersama memberikan inspirasi kemajuan dalam mengelola kehidupan yang lebih baik.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat (1) Prof. DR. Suparman I.A,MSc, (2) Prof. DR. Uswatun Hasanah (4) Prof. DR. Soekrisno Agus, Ak MM (5) Prof. Jim Wiryawan, SH,MM dan Prof Tumanggor, SH,MSi yang telah memberikan panutan dalam proses pembelajaran, pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam penulisan buku ini.

Jakarta, 19 Februari 2010

Sugianto


Daftar Isi

• Puisi
• Kata Pengantar
• Daftar isi
  
• Bab.1 Pengertian Hukum Pajak dan ruang lingkupnya
• Bab.2 Reformasi Birokrasi dalam menciptakan pemerintah yang baik
• Bab.3 Penerimaan Negara dari Sektor Pajak
  
• Bab.4 Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak
  
• Bab.5 Instrumen Pengamanan Dalam Rangka Perdagangan Bebas
• Bab.6 Sistem Electronik Pajak dan Indonesia National Single Window (INSW)
• Bab.7 Transfer Pricing
  
• Bab.8 Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
  
• Bab.9 Kebijakan Stimulus Fiskal
  
• Bab.10 Kebijakan Stimulus Fiskal
  
• Daftar Pustaka
  
• Biodata Penulis
  

Selengkapnya

Peran Kepabeanan dalam analisis Instrumen Pengamanan Dalam Rangka Perdagangan Bebas

Peran Kepabeanan dalam analisis Instrumen Pengamanan
Dalam Rangka Perdagangan Bebas
Sugianto, SH,MM

Abstract
Free Trade Agreement ASEAN-China (ACFTA) will give a greater improvement of prosperity for ASEAN countries, therefore, the countries in that zone with no doubt implement the free trade agreement with China. Indonesian industries have to be prepared to increase the efficiency and competitiveness, so the products that are produced can be cheaper and made by home industry, with the support of Indonesian Custom in products flow.

Pendahuluan
Indonesia dalam transaksi perdagangan internasional, tantangan lebih nyata terbentang di depan mata, bahkan mulai detik pertama tahun 2010, yakni perjanjian perdagangan bebas Asean-China (ACFTA/Asean China Free Trade Agreement), dan tidak bisa ditunda impllementasinya, persaingan global sudah tidak mungkin dihindari. Pada tahun 2010 pasar ASEAN-China akan menjadi lebih terbuka lagi dari sebelumnya, 6 negara ASEAN (Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand) akan menambah 7.881 jenis tarif yang diturunkan menjadi nol, dengan demikian total jumlah pos tarif yang masuk dalam tarif preferensi efektif untuk perdagangan bebas ASEAN menjadi 54.457 atau 99,11 persen dari seluruh jenis tarif perdagangan. maka rata-rata tarif yang berlaku di antara enam negara itu akan turun dari 0,79 persen pada tahun 2009 menjadi 0,05 persen pada tahun 2010. Saat yang bersamaan ASEAN juga telah sepakat untuk meliberalisasikan perdagangannya dengan China, artinya tarif impor antara China dan negara-negara ASEAN akan turun dengan signifikan. Dominasi China di pasar dunia membuat banyak kalangan khawatir akan dampak negatif dari perjanjian bebas dengan China, beberapa bahkan mengusulkan untuk menunda implementasi perjanjian bebas tersebut.

Untuk membaca jurnal ilmiah ini selengkapnya, silahkan hubungi saya melalui email

Selengkapnya

Aspek kelembagaan Dalam kegiatan Ekspor

Aspek kelembagaan Dalam kegiatan Ekspor
Sugianto, SH,MM

Abstract
Birokration reformation is one of the pointed to make good governance, service part and birokration system, birokration organization whose facing the export activity and import in public eyes its important to many aspect, needed to the public servis management to create a good name in public eyes. There’s a unsatisfying to the birokration work in internal organization ,department and the ability of nondepartment work, condition and government birokration people in that place,withb the competitive of the global world can fix the quality of public servis

Pengantar
Bersaing dengan negara lain, membutuhkan kinerja pemerintah yang lebih esktra untuk dapat memperbaiki situasi dan kondisi riil yang dihadapi oleh pelaku bisnis domestik hingga mampu untuk tetap berproduksi terus menerus dan menghasilkan produk-produk nasional yang dapat diterima oleh pasar domestik dan pasar global dan mampu bersaing dengan baramng-barang impor yang masuk secara legal. Produk-produk impor yang illegal dapat mengurangi kuota ekspor Indonesia, dan mengurangi produk yang dihasilkan baik secara nasional dan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas tenaga kerja tidak optimal. Pemerintah berupaya keras untuk mengurangi penyelundupan-penyelundupan yang terjadi dan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dari sektor pajak khususnya bea masuk yang seharusnya masuk ke kas negara. Aspek kelembagaan mempunyai peranan yang sangat signifikan untuk memberikan pelayanan yang prima, mudah dan berbiaya murah dengan menyediakan pelayanan satu atap dan satu pintu yang dapat diakses oleh para eksportir didalam pengurusan perizinan, permbiayaan, transportasi dan meniadakan pungutan-pungutan yang tidak resmi yang membebani eksportir, sehingga dapat bersaing dengan produk-produk impor.

Untuk membaca lengkap jurnal ilmiah ini silahkan hubungi saya melalui email

Selengkapnya

Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor dan Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan Letter of Credit (L/C)

Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor dan
Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan Letter of Credit (L/C)
Sugianto,SH,MM

Abstract

Selama ini pungutan atas barang ekspor tertentu dikenal dengan istilah pungutan ekspor, sekarang menjadi bea keluar, eksportir komoditas sumber daya alam (SDA), atas barang komoditi Crude Palm Oil (CPO) dan produk pertambangan, timah batangan, atas barang komoditi kopi, kakau dan karet, merupakan komoditas penting yang menyumbang banyak devisa. sebagai alat pembayaran kegiatan ekspornya wajib menggunakan Letter of Credit L/C, untuk meningkatkan devisa bagi negara.

Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor dan
Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan Letter of Credit (L/C)
Sugianto,SH,MM

Abstract

For all this time the export tax of spesificly things whose taking by the government is known as export, now became out tax , the exportir of nature sources commodity, of crude palm oil (CPO) commodity and mining product, bar of tin and for coffee commodity ,cocou, and rubber is one of important commodity whose giving a lot of devisa as a payment to export activity and must using letter of credit L/C, for raise our country devisa

Hubungi saya melalui email untuk mendapatkan jurnal ini secara lengkap

Selengkapnya

Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daeerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)

Sugianto, 2008, Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daeerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah, penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo) Jakarta (ISBN) 9789790255203

Harga : Rp. 58.000,-

Adapun daftar isi perbab buku ini adalah :

• Kata Pengantar
• Daftar isi
• Bab.1 Gambaran Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
• Bab.3 Desentralisasi Fiskal dan Kapasitas Fiskal Pemerintah Daerah
  
• Bab.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  
• Bab.4 Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus
  
• Bab.5 Jenis Tarif dan Sistem Pemungutan Pajak Daerah
  
• Bab.6 Jenis Pajak Daerah, dan Cara Perhitungan
  
• Bab.7 Restribusi Daerah
• Bab.8 Pembukuan, Pemeriksaan, Ketentuan Pidana dan Penyidikan
  
• Bab.9 Penerapan Pemerintahan yang baik bagi Pemerintah Daerah
• Bab.10 Pendapatan Asli Daerah Cermin Pertumbuhan Ekonomi
  
• Contoh Soal-soal Ujian
  
• Daftar Pustaka
  
• Biodata Penulis
  

Selengkapnya

Hukum Bisnis (Kemudahan berbisnis dalam menggerakkan industri kreatif)

Sugianto, et.al 2010 Hukum Bisnis (Kemudahan berbisnis dalam menggerakkan industri kreatif) penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo) Jakarta.

Isi buku per bab adalah sebagai berikut :

• Kata Pengantar
• Puisi
• Daftar isi
• Bab.1 Gambaran Umum Hukum Bisnis dan Tinjauan Pengelolaan Pemerintahan
• Bab.2 Penerapan Pemerintahan yang baik dalam rangka pemberantasan korupsi dan Keterbukaan Informasi di Pengadilan
• Bab.3 Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Bisnis Indonesia
• Bab.4 Perdagangan dan Perusahaan Dalam Aspek Berbagai Perizinan/Syarat-syarat yang lainnya
  
• Bab.5 Bentuk-Bentuk Badan Usaha
• Bab.6 Aspek Hukum Kepabeanan di Indonesia
• Bab.7 Subyek Hukum dan Obyek Hukum dalam Keterkaitan Bisnis
• Bab.8 Aspek Perbankan dalam Keterkaitan Permasalahan Hukum
• Bab.9 Pasar Modal
• Bab.10 Hukum Persaingan Usaha
  
• Bab.11 Kemudahan Berbisnis dalam Menggerakan Industri Kreatif
  
• Bab.12 Hak Atas Kekayaan Intelektual
• Bab.13 Asuransi
• Daftar Pustaka
  
• Biodata Penulis
  

Selengkapnya